Langsung ke konten utama

Dapatkah Gaji Karyawan Ditentukan Hanya Oleh Pengusaha atau Pemerintah

Gaji Karyawan Ditentukan Hanya Oleh Pengusaha atau Pemerintah - Gaji adalah aspek penting bagi seorang karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kerja selama sebulan. Menilik Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, upah atau gaji merupakan hak bagi karyawan yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang besarnya ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Lalu dapatkah gaji karyawan ditentukan hanya oleh pengusaha atau pemerintah?

Gaji Karyawan Ditentukan Hanya Oleh Pengusaha atau Pemerintah,Gaji Karyawan,gaji karyawan indomaret,gaji alfamart,gaji pramuniaga,gaji kasir,gaji indomaret,daftar gaji,gaji pegawai,
Baca juga : Menelaah Perhitungan Gaji Karyawan Swasta

Saat menetapkan besarnya gaji karyawannya para pengusaha tidak boleh memberikan lebih rendah dari peraturan upah minimum yang sudah diputuskan pemerintah daerah. Ini sesuai dengan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Jika pengusaha membuat perjanjian pembayaran gaji lebih rendah dibanding upah minimum, otomatis perjanjian itu batal demi hukum sesuai dengan bunyi pasal 91 ayat 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003.

Tiap pekerja memiliki hak mendapatkan gaji yang mencukupi untuk hidup yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengupahan bertujuan melindungi para pekerja yang di dalamnya mengatur : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Komponen gaji tersusun atas upah pokok dan tunjangan tetap, sehingga besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya adalah 75 persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai dengan bunyi pasal 94 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Sementara pengertian upah minimum yaitu standar minimal yang harus dijadikan patokan kalangan pengusaha dalam memberikan upah untuk para pegawainya. Mengingat standar kebutuhan hidup layak untuk setiap propinsi tak sama maka dikenal apa yang dinamakan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP).

Disebutkan dalam pasal 89 UU No. 13 tahun 2003 bahwa penetapan upah minimum ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak. Upah minimum propinsi ini ditetapkan Gubernur dengan mencermati rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengupahan Propinsi yang anggotanya adalah pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja serta pihak perguruan tinggi dan para ahli.



Theme Editor by Seo v6